Rencana Badan Gizi Nasional menghibahkan ribuan sepeda motor listrik kepada guru honorer di daerah mendapat dukungan dari pimpinan Komisi IX DPR. Kendaraan tersebut sebelumnya dibeli untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan setuju apabila motor listrik yang sudah dibayar menggunakan uang negara dialihkan kepada pihak yang benar benar membutuhkan. Menurutnya, aset tersebut harus tetap memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak boleh dibiarkan terparkir dalam waktu panjang.
Rencana tersebut langsung mendapat perhatian karena motor listrik yang dibicarakan sedang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG. Dari 21.801 unit yang tercatat selesai dalam pengadaan, sekitar 17.600 unit telah disegel Kejaksaan Agung di sejumlah gudang wilayah Sentul dan Cikarang.
Kondisi ini membuat rencana hibah belum dapat langsung dilaksanakan. BGN harus menyelesaikan koordinasi dengan aparat penegak hukum, memastikan status kepemilikan kendaraan, serta menempuh prosedur pengalihan Barang Milik Negara sebelum motor diserahkan kepada guru honorer.
Dukungan DPR Belum Menjadi Keputusan Final
Pernyataan persetujuan yang beredar berasal dari Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini. Dukungan tersebut menunjukkan adanya penerimaan politik terhadap gagasan pemanfaatan motor listrik, tetapi belum sama dengan keputusan resmi seluruh anggota DPR.
Dalam tata kerja parlemen, keputusan kelembagaan biasanya dibuat melalui rapat dan dituangkan dalam kesimpulan resmi. Karena itu, pernyataan seorang pimpinan komisi perlu dibedakan dari persetujuan formal yang mengikat seluruh pihak.
Yahya Zaini Mendukung Pemanfaatan Aset
Yahya menjelaskan bahwa rencana pemberian kendaraan kepada guru honorer pernah disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat bersama Komisi IX. Ia mendukung usulan tersebut karena kendaraan telah dibeli menggunakan dana negara.
Menurut Yahya, motor listrik tidak tepat dibiarkan berada di gudang tanpa digunakan. Guru honorer di daerah dipandang sebagai kelompok yang dapat memperoleh manfaat karena sebagian dari mereka harus menempuh perjalanan jauh menuju sekolah.
Dukungan itu juga disertai kritik terhadap keputusan pengadaan sebelumnya. Yahya mengaku sejak awal tidak sepakat motor listrik diberikan kepada pengelola dapur MBG karena tugas mereka dinilai tidak membutuhkan mobilitas tinggi.
BGN Masih Menunggu Koordinasi Hukum
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan seluruh barang yang telah dibeli pada 2025 harus diperiksa dan dimanfaatkan secara maksimal. Pemeriksaan tidak hanya menyasar motor listrik, tetapi juga perangkat teknologi informasi, kamera pengawas, laptop, dan barang lain.
BGN akan terlebih dahulu meminta informasi dari Kejaksaan Agung mengenai status kendaraan. Langkah ini diperlukan karena sebagian besar motor masih berada dalam pengawasan penyidik.
Selama proses hukum berjalan, kendaraan tidak dapat dipindahkan tanpa pemberitahuan dan persetujuan pihak berwenang. Penyidik perlu memastikan barang yang berkaitan dengan perkara tetap dapat diperiksa, didata, dan dihadirkan apabila dibutuhkan.
“Gagasan membantu guru honorer patut diapresiasi, tetapi niat baik harus berjalan bersama ketertiban hukum dan pertanggungjawaban aset negara.”
Pengadaan Motor Listrik Bernilai Lebih dari Rp1 Triliun
Pengadaan motor listrik dilakukan pada 2025 ketika BGN masih dipimpin Dadan Hindayana. Pada awalnya, jumlah kendaraan yang direncanakan mencapai lebih dari 25 ribu unit. Sampai batas pelaksanaan kontrak, penyedia menyelesaikan 21.801 unit.
Nilai keseluruhan pengadaan mencapai sekitar Rp1,035 triliun. Kendaraan tersebut direncanakan untuk kepala SPPG, terutama pada wilayah yang memiliki akses transportasi sulit.
Motor listrik disebut akan membantu pemantauan distribusi makanan, koordinasi dengan sekolah, serta kegiatan kepala dapur. Namun, kendaraan belum sempat dibagikan secara resmi sebelum pengadaannya menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Sebanyak 17.600 Unit Masih Berada di Gudang
Kejaksaan Agung menemukan ribuan kendaraan masih tersimpan di gudang penyedia. Sekitar 17.600 unit kemudian disegel di kawasan Sentul dan Cikarang agar pergerakannya dapat dipantau.
Penyegelan dilakukan untuk menjaga kendaraan tetap berada di lokasi selama proses pendataan dan pemeriksaan. Penyidik menyatakan motor tersebut belum sampai ke titik penyaluran yang sebelumnya ditentukan BGN.
Jumlah kendaraan yang disegel dapat bertambah karena pencarian masih dilakukan di beberapa lokasi. Aparat juga perlu mencocokkan nomor rangka, nomor mesin, dokumen pembelian, serta data pembayaran.
Dugaan Penggelembungan Harga Sedang Diusut
Kejaksaan Agung menduga terjadi penggelembungan harga dalam pengadaan motor listrik. Penyidik juga menyoroti kelayakan perusahaan penyedia yang disebut tidak memiliki jaringan diler dan bengkel aktif secara memadai.
Masalah layanan purna jual menjadi perhatian karena kendaraan listrik membutuhkan perawatan baterai, sistem kelistrikan, pengendali daya, dan komponen khusus. Tanpa bengkel serta suku cadang yang jelas, penerima kendaraan dapat kesulitan ketika terjadi kerusakan.
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Komisaris perusahaan penyedia motor listrik juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh pihak tetap memiliki hak membela diri dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan.
Guru Honorer Dipilih sebagai Calon Penerima
Rencana mengalihkan kendaraan kepada guru honorer muncul sebagai salah satu pilihan agar aset tidak menganggur. Guru honorer selama ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari penghasilan terbatas, status kerja, sampai biaya perjalanan menuju sekolah.
Sebagian guru mengajar di daerah yang tidak dilayani angkutan umum secara memadai. Mereka harus menggunakan kendaraan pribadi, menumpang rekan, atau membayar transportasi setiap hari.
Mobilitas Menjadi Kebutuhan Guru di Daerah
Guru di daerah terpencil dapat menempuh perjalanan melalui jalan tanah, perkebunan, perbukitan, atau kawasan yang jauh dari pusat kecamatan. Kendaraan pribadi membantu mereka tiba lebih tepat waktu dan tetap mengajar ketika angkutan umum tidak tersedia.
Motor listrik dapat menurunkan biaya perjalanan apabila listrik untuk pengisian mudah diperoleh. Pengguna tidak perlu membeli bensin setiap hari, sementara kebutuhan perawatan tertentu lebih sedikit dibanding sepeda motor berbahan bakar minyak.
Namun, kondisi setiap wilayah berbeda. Motor listrik belum tentu sesuai untuk daerah tanpa pasokan listrik stabil, jarak tempuh sangat panjang, jalan rusak berat, atau lokasi yang jauh dari bengkel.
Jumlah Kendaraan Jauh Lebih Sedikit dari Jumlah Guru
Sebanyak 17.600 motor hanya dapat menjangkau sebagian kecil guru non ASN di Indonesia. Pemerintah telah menyalurkan insentif kepada lebih dari 300 ribu guru, sedangkan jumlah guru non ASN yang membutuhkan dukungan diperkirakan jauh lebih besar.
Keterbatasan unit membuat pemerintah harus menetapkan sasaran secara jelas. Pemilihan penerima tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kedekatan, usulan pribadi, atau pembagian merata tanpa menilai kebutuhan.
Prioritas dapat diarahkan kepada guru yang mengajar di daerah terpencil, memiliki jarak rumah dan sekolah cukup jauh, tidak menerima kendaraan dinas, serta belum mempunyai sarana transportasi layak.
Hibah Harus Mengikuti Aturan Barang Milik Negara
Motor listrik yang dibeli menggunakan APBN termasuk Barang Milik Negara. Pengalihan kepemilikannya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara BGN dan Komisi IX DPR.
BGN perlu memastikan pencatatan aset telah selesai. Setiap kendaraan harus memiliki dokumen, nilai perolehan, nomor identitas, kondisi fisik, dan status penggunaan yang jelas.
Status Penggunaan Harus Ditetapkan
Penetapan status penggunaan menjadi dasar pengelolaan aset pemerintah. Setelah statusnya jelas, BGN dapat mengusulkan penggunaan kembali, pengalihan antarinstansi, pemanfaatan oleh pihak lain, atau pemindahtanganan melalui hibah.
Apabila motor tidak lagi dibutuhkan untuk tugas BGN, instansi tersebut harus menjelaskan alasan pengalihannya. Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan sesuai nilai serta jenis aset.
Proses ini penting agar kendaraan tidak berubah menjadi aset tanpa penanggung jawab. Setelah hibah dilakukan, harus ada berita acara serah terima dan penghapusan dari daftar barang BGN.
Penerima Hibah Harus Ditentukan Secara Sah
Guru honorer bekerja pada satuan pendidikan yang berada di bawah pemerintah daerah, yayasan, atau lembaga lain. Perbedaan status tersebut memengaruhi cara kendaraan disalurkan.
Pemerintah dapat mempertimbangkan penyerahan melalui pemerintah daerah atau instansi pendidikan sebelum motor diberikan kepada guru. Pilihan lain adalah penggunaan dalam jangka tertentu tanpa langsung mengalihkan kepemilikan.
Skema yang dipilih harus menjelaskan siapa pemilik kendaraan, siapa yang menanggung pajak, siapa yang membayar perbaikan, dan apakah motor boleh dijual oleh penerima.
Proses Hukum Menjadi Syarat Utama
Status penyegelan membuat rencana hibah tidak dapat dipisahkan dari penyidikan. Kejaksaan Agung membutuhkan kendaraan untuk mencocokkan barang dengan spesifikasi kontrak, nilai pembayaran, dan dokumen pengadaan.
Meskipun semua unit tidak harus disita, penyidik tetap perlu menjaga jejak barang. Perpindahan ribuan kendaraan ke berbagai daerah dapat menyulitkan pemeriksaan apabila dilakukan sebelum pendataan selesai.
Penyidik Harus Menyelesaikan Pendataan
Setiap kendaraan perlu diperiksa nomor rangka, model, kapasitas baterai, kelengkapan, dan kondisinya. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan kontrak yang dibayar BGN.
Jika spesifikasi barang berbeda dari dokumen, hal itu dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian. Penyidik juga perlu menghitung nilai wajar untuk mengetahui besarnya selisih harga yang diduga merugikan negara.
Setelah pencatatan selesai, aparat dapat menentukan apakah kendaraan tetap perlu diamankan atau dapat digunakan dengan syarat tertentu.
Hibah Tidak Boleh Menghilangkan Barang Bukti
Pemanfaatan aset dan penyidikan sebenarnya dapat berjalan bersama apabila ada koordinasi. Kendaraan dapat diserahkan setelah seluruh identitasnya dicatat dan penyidik menentukan sampel yang diperlukan untuk pemeriksaan.
Namun, keputusan tersebut berada pada aparat penegak hukum dan pengelola aset. BGN tidak boleh mendistribusikan kendaraan secara sepihak hanya karena telah mendapat dukungan politik.
Pengalihan yang tergesa gesa berisiko menimbulkan persoalan baru. Motor dapat berpindah tangan sebelum statusnya jelas, dokumen hilang, atau kondisinya berubah sehingga menyulitkan pembuktian.
Kriteria Penerima Harus Dibuka kepada Publik
Jika rencana hibah dilanjutkan, pemerintah perlu menerbitkan persyaratan yang mudah diperiksa. Data penerima harus berasal dari sistem resmi pendidikan dan diverifikasi pemerintah daerah.
Keterbukaan diperlukan karena jumlah kendaraan terbatas dan nilai setiap unit cukup besar. Guru yang tidak menerima berhak mengetahui alasan prioritas diberikan kepada orang lain.
Wilayah Terpencil Dapat Menjadi Prioritas
Guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat ditempatkan sebagai kelompok utama. Mereka sering menanggung biaya perjalanan lebih tinggi dan menghadapi pilihan transportasi terbatas.
Jarak menuju sekolah dapat menjadi salah satu ukuran. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan kondisi jalan, ketersediaan angkutan umum, lama pengabdian, penghasilan, dan kepemilikan kendaraan.
Penerima sebaiknya tidak ditentukan hanya berdasarkan status honorer. Guru yang tinggal sangat dekat dari sekolah tentu memiliki kebutuhan berbeda dari guru yang harus menempuh puluhan kilometer.
Larangan Pemindahtanganan Perlu Dipertimbangkan
Pemerintah perlu menentukan apakah kendaraan menjadi milik pribadi atau tetap menjadi aset yang digunakan selama guru bertugas. Jika langsung menjadi milik pribadi, terdapat risiko motor dijual setelah diterima.
Larangan menjual dalam jangka tertentu dapat dimasukkan dalam perjanjian. Nomor rangka dan identitas kendaraan perlu dicatat agar keberadaannya tetap dapat diawasi.
Apabila penerima berhenti mengajar, pindah daerah, atau diangkat menjadi ASN di lokasi lain, aturan mengenai kendaraan juga harus dibuat sejak awal.
Infrastruktur Pengisian Menjadi Tantangan
Motor listrik membutuhkan tempat pengisian yang aman. Sebagian besar kendaraan roda dua dapat diisi melalui listrik rumah, tetapi tidak semua guru memiliki sambungan listrik dengan daya cukup atau lokasi parkir yang terlindungi.
Di daerah tertentu, listrik masih mengalami gangguan atau hanya tersedia pada jam tertentu. Keadaan tersebut dapat mengurangi kegunaan kendaraan.
Baterai Harus Sesuai Jarak Perjalanan
Pemerintah perlu memeriksa jarak tempuh nyata setiap model. Klaim pabrikan dapat berbeda dari pemakaian harian karena dipengaruhi berat pengendara, kondisi jalan, kecepatan, tanjakan, dan usia baterai.
Guru yang menempuh perjalanan panjang membutuhkan cadangan jarak yang cukup. Kendaraan tidak boleh kehabisan daya di lokasi yang jauh dari rumah atau sekolah.
Jika baterai dapat dilepas, pengisian mungkin lebih mudah dilakukan di dalam rumah. Namun, bobot baterai dan keamanan saat dibawa juga perlu diperhatikan.
Bengkel dan Suku Cadang Harus Tersedia
Kritik DPR terhadap penyedia yang tidak memiliki jaringan bengkel perlu menjadi perhatian utama. Menghibahkan motor tanpa layanan perbaikan hanya memindahkan masalah dari gudang kepada guru.
BGN atau pemerintah daerah perlu memastikan ada pusat layanan di wilayah penerima. Mekanik harus tersedia, suku cadang dapat diperoleh, dan garansi tetap berlaku meski kendaraan dialihkan.
Biaya penggantian baterai juga harus dijelaskan. Baterai merupakan komponen mahal yang kapasitasnya dapat menurun setelah digunakan dalam waktu panjang.
“Bantuan kendaraan akan benar benar berguna apabila penerima mampu mengisi daya, memperbaiki kerusakan, dan memakai motor tanpa menanggung biaya tersembunyi yang terlalu besar.”
Pengawasan DPR terhadap BGN Ikut Disorot
Yahya Zaini mengungkapkan Komisi IX tidak memperoleh informasi mengenai pengadaan motor listrik sejak awal. Keadaan tersebut membuat fungsi pengawasan tidak berjalan secara penuh.
Nilai pengadaan yang mencapai lebih dari Rp1 triliun semestinya menjadi perhatian karena menggunakan dana program prioritas nasional. DPR perlu mengetahui alasan pembelian, jumlah unit, harga satuan, spesifikasi, penyedia, dan rencana distribusi.
Pengadaan Besar Harus Dilaporkan Sejak Perencanaan
Pengawasan akan sulit dilakukan apabila informasi baru muncul setelah barang selesai dibayar. Rencana pengadaan besar seharusnya dibahas bersama kebutuhan operasional dan sasaran pengguna.
Kebutuhan motor untuk kepala SPPG juga seharusnya diuji lebih dahulu. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa kendaraan dibutuhkan dan mengapa jumlahnya mencapai puluhan ribu unit.
Kajian tersebut dapat mencegah pembelian barang yang kemudian tidak dipakai sesuai rencana awal.
Pengadaan Serupa Tidak Boleh Diulang
BGN menyatakan sedang menyisir anggaran 2026 agar barang dengan fungsi sama tidak kembali dibeli. Aset yang telah tersedia harus diperiksa terlebih dahulu sebelum instansi mengajukan belanja baru.
Langkah ini perlu diterapkan pada motor, laptop, kamera pengawas, tablet, dan perangkat lainnya. Setiap barang harus dihubungkan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Penghematan bukan sekadar membatalkan belanja, tetapi memastikan barang yang sudah dibeli memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Perlu Menjawab Sejumlah Pertanyaan
Rencana hibah motor listrik kepada guru honorer dapat menjadi jalan keluar atas aset yang belum digunakan. Namun, pemerintah belum mengumumkan jadwal, daerah sasaran, persyaratan penerima, skema kepemilikan, maupun pembiayaan perawatan.
Kejelasan juga dibutuhkan mengenai jumlah kendaraan yang layak jalan. Motor yang terlalu lama disimpan perlu diperiksa baterai, ban, sistem rem, perangkat pengisian, dan kelengkapan suratnya sebelum dibagikan.
BGN, Kementerian Keuangan, Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan Kejaksaan Agung perlu duduk bersama. Setiap lembaga memiliki tugas berbeda dalam pengelolaan aset, pendataan guru, penanganan perkara, dan penyaluran bantuan.
Tanpa koordinasi tersebut, rencana yang terlihat baik dapat tersendat pada administrasi dan layanan purna jual. Guru honorer tidak seharusnya menerima kendaraan yang belum memiliki surat, tidak bisa diservis, atau tidak sesuai dengan keadaan tempat mereka mengajar.
Pemerintah juga perlu mengumumkan hasil audit dan status setiap unit. Informasi itu penting agar masyarakat mengetahui apakah kendaraan benar benar telah dibayar, berada dalam kondisi lengkap, dan dapat dialihkan tanpa mengganggu penyidikan yang masih berlangsung.
